Get Adobe Flash player

Kalender

May 2015
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Facebook

User Online

Kami Memiliki 8 guests dan no members online

Halaman Utama

 

 

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, kembali menegaskan persiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 telah hampir lengkap. Ia mengatakan KPU telah melakukan koordinasi dengan KPU di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Koordinasi tersebut juga untuk memastikan fasilitas anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah cukup.

"Kami juga telah melakukan rekrutmen PPK-PPS (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara) yang akan bekerja untuk melakukan sosialisasi di daerah," kata Husni Kamil ketika ditemui di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 21 Mei 2015.

Panitia-panitia tersebut nantinya juga akan melakukan persiapan untuk pendaftaran dan pencalonan kepala daerah, serta pemutakhiran pendataan pemilih. "Persiapan ini sendiri telah jalan," ujar Husni.

Ditanya mengenai kisruh dualisme yang melanda Partai Golkar, sikap KPU tidak menunjukkan adanya perubahan. KPU tetap berpegang pada Peraturan No. 9 Tahun 2015, yaitu apabila SK Menkumham dipersengketakan, maka akan ditunggu putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap).

"Apabila belum selesai hingga jelang tahapan pendaftaran, maka masih ada ruang untuk perdamaian. Jika berhasil nanti bisa didaftarkan ke Kemenkumham dan kemudian diterbitkan soal kepengurusan," kata Husni. (ren)

 

Sumber : news.viva.co.id

Jakarta - Rencana revisi UU Pilkada tetap dibahas Komisi II DPR meski sudah ditolak pemerintah. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman kemudian menyatakan bahwa ada hal yang harus diubah dari sistem yang ada.

"Ya sudah kalau pemerintah menolak berarti jangan salahkan kami. Coba lihat itu bagaimana bisa kok anggaran pilkada malah membengkak? Awalnya kan dianggarkan Rp 4 triliun, tapi kenapa sekarang jadi Rp 7 triliun? Padahal kita kan mau efisiensi," kata Rambe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Rambe tak menyebutkan secara rinci pasal berapa saja yang mungkin perlu untuk direvisi. Tetapi dia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus diaudit.

"Kita akan usul agar BPK melakukan audit terkait anggaran ini. Rp 3 triliun ini bukan angka kecil loh. Kita akan audit KPU. Tidak boleh dia bilang independen tapi tidak mau diaudit. Yang milih KPU kan DPR," kata Rambe.

Dia juga menyatakan bahwa jangan salahkan Komisi II terkait anggaran. Rambe menyebut bahwa hingga kini masih ada anggaran yang belum bisa dicairkan karena belum ada persetujuan DPR.

Dimotori KMP, Komisi II mengupayakan revisi UU Pilkada demi PPP dan Golkar. Aturan yang ingin direvisi adalah soal peserta pilkada untuk partai yang berkonflik.

Dalam Peraturan KPU, kepengurusan parpol yang boleh ikut pilkada adalah yang sudah mengantongi putusan inkrah pengadilan. Namun DPR ingin aturan itu direvisi, menjadi kepengurusan yang mengantongi putusan pengadilan terakhir.

Posisinya saat ini, PPP Djan Faridz dan Golkar Aburizal Bakrie yang bertahan di KMP, menang di PTUN Jakarta atas sengketa kepengurusan melawan PPP Romahurmuziy dan Golkar Agung Laksono yang membawa partainya menyeberang ke KIH.

 

Sumber : news.detik.com

 

Semangat  pilkada serentak adalah efisiensi dan efektivitas, namun  menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) anggaran pilkada serentak  justru meningkat tiga  kali lipat daripada yang seharusnya terjadi. 

 

Anggaran pilkada serentak membengkak menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria  disebabkan, pertama,  bahwa proses pilkada serentak memakan waktu yang lama dari pilkada sebelumnya. “Karena masa sengketa di Bawaslu, MK  dan pengadilan itu masuk dalam tahapan pilkada, sehingga waktu pilkada lebih lama,” katanya.

 

Kemudian, yang kedua kata politisi Partai Gerindra ini disbeabkan karena petugas di TPS bertambah. Dan yang ketiga, biaya sosialisasi dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini APBD. “Jadi tidak boleh lagi pasangan calon setelah ditetapkan membuat baliho-baliho  yang tidak sesuai  dengan aturan dan mekanisme.  sehingga beban-beban sosialisasi ke depan dalam rangka menjaga netralitas indefendensi, pemerataan dan keadilan  itu dibebankan kepada negara. Inilai salah satu penyebab anggarannya menjadi lebih besar,” papar Riza.

 

Selain itu membengkaknya anggaran, tambah Riza, disebabkan oleh calon bertahan atau incombent yang mencalonkan lagi umumnya memberikan anggaran yang cukup besar kepada KPU, sebaliknya yang terjadi bagi incombent yang tidak mencalonkan, anggaran pilkada besarnya dibawah anggaran yang diusulkan oleh KPU sendiri.

 

“Untuk itu, kami (Komisi II DPR) telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)untuk membuat standar resasi anggaran pilkada. Alhamdulillah sudah direspon Mendagri dan sudah disebarkan. Kita harapkan ini menjadi standar format  dan ukuran bagi daerah-daerah, Pemda, DPRD dan KPU serta Bawaslu untuk menjadikan ini sebagai acuan dalam rangka menyusun anggaran,” jelasnya. (sc)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 

Sumber :www.dpr.go.id

 

353227
Your IP: 54.82.135.191
Server Time: 48-28-2015 18:48:18